Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan wewenang kepresidenan dan badan intelijen untuk mencoba merusak kepercayaan terhadap pemilu AS dalam pidato resmi pada Kamis (13/3).

Pidato dari East Room Gedung Putih itu dinilai sebagai upaya untuk mengguncang sistem pemilu menjelang pemilu paruh waktu November.

>>> Pasukan AS Naiki Kapal Dagang di Teluk Oman dalam Rangka Blokade Iran

Trump mengklaim bahwa China secara ilegal memperoleh data pemilih 220 juta warga AS. Ia juga menuduh China ikut campur untuk melemahkan kampanyenya pada 2020.

Namun, klaim tersebut telah diselidiki oleh pejabat intelijen.

Pada 2021, mereka menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa China tidak melakukan upaya intervensi untuk mengubah hasil pemilu presiden.

Gedung Putih merilis sejumlah dokumen yang sebelumnya diklasifikasikan untuk mendukung klaim Trump. Namun, dokumen tersebut banyak yang disunting sehingga sulit dinilai.

Analisis CNN menyimpulkan tidak ada temuan baru yang signifikan dalam dokumen itu. Langkah ini dinilai sebagai strategi klasik Trump untuk mengaburkan fakta.

>>> 7 Staycation Hidden Gem di Jawa Barat yang Jarang Diketahui, Bikin Betah!

Trump juga menyebut insiden di Muskegon, Michigan, di mana petugas kampanye mengakui mengajukan formulir pendaftaran pemilih dengan nama palsu.

Insiden itu tidak menghasilkan suara ilegal dan sudah diketahui oleh panitia setempat.

Ia juga mengklaim Departemen Keamanan Dalam Negeri mengidentifikasi lebih dari 270.000 non-warga negara dalam daftar pemilih di empat negara bagian.

Namun, ia tidak menjelaskan metode identifikasinya.

Konstitusi AS tidak memberikan wewenang kepada presiden atas pemilu, melainkan kepada negara bagian. Namun, Trump menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengendalikan pemilu.

>>> Kenapa Anak Harus Masuk SD di Usia 7 Tahun? Ini Alasan Psikologis dan Tumbuh Kembangnya

Departemen Keamanan Dalam Negeri disebut akan mengadakan pengarahan tentang kerentanan sistem pemilu negara bagian dan memerintahkan penghapusan non-warga negara dari daftar pemilih.