Sebanyak 23 persen warga Israel mengaku mempertimbangkan meninggalkan negara jika Benjamin Netanyahu kembali terpilih sebagai perdana menteri.

Hal itu terungkap dalam jajak pendapat terbaru yang disiarkan Channel 12 News.

>>> Deschamps Akui Prancis dan Inggris Ogah-ogahan Rebut Peringkat Ketiga

The Times of Israel melaporkan pada Sabtu (18/7) bahwa 23 persen responden menyatakan mereka atau anggota keluarganya mempertimbangkan meninggalkan Israel apabila Netanyahu kembali memimpin pemerintahan.

Dalam survei tersebut, sebanyak 68 persen responden menjawab tidak mempertimbangkan meninggalkan Israel. Sementara sisanya mengaku belum menentukan sikap.

Penolakan terhadap Undang-Undang Baru

Jajak pendapat yang sama juga menunjukkan mayoritas responden menolak sejumlah undang-undang yang baru disahkan koalisi pemerintahan Netanyahu pekan ini.

Sebanyak 67 persen responden menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut, sedangkan 21 persen mendukungnya dan sisanya belum memiliki pendapat.

Undang-undang yang menuai penolakan itu antara lain menetapkan studi Taurat sebagai nilai yang memiliki kedudukan hampir setara konstitusi.

Selain itu, parlemen juga mengesahkan aturan yang memberikan perlindungan kepada warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer agar tidak ditangkap.

>>> Iran Siap Luncurkan Serangan Besar-besaran jika AS Terus Menyerang

Hasil survei tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait berbagai kebijakan pemerintah.

Isu wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan paling kontroversial di negara itu.

Selama bertahun-tahun, kelompok tersebut memperoleh berbagai pengecualian dari kewajiban mengikuti wajib militer.

Sementara warga Israel lainnya diwajibkan menjalani wajib militer, perbedaan perlakuan itu kerap memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip kesetaraan.

Hasil jajak pendapat ini muncul jelang pemilihan umum nasional yang akan digelar Israel pada 27 Oktober mendatang. Parlemen Israel Knesset mengumumkan tanggal pemilu tersebut pada Minggu (12/7).

>>> Anak SD Boyolali Temukan Celah Keamanan di Domain Publik NASA

Pemilu ini disebut sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sejak dimulainya genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.