23% Warga Israel Pertimbangkan Hengkang jika Netanyahu Kembali Jadi PM
Sebanyak 23 persen warga Israel mengaku mempertimbangkan meninggalkan negara jika Benjamin Netanyahu kembali terpilih sebagai perdana menteri.
Hal itu terungkap dalam jajak pendapat terbaru yang disiarkan Channel 12 News.
The Times of Israel melaporkan pada Sabtu (18/7) bahwa 23 persen responden menyatakan mereka atau anggota keluarganya mempertimbangkan meninggalkan Israel apabila Netanyahu kembali memimpin pemerintahan.
Dalam survei tersebut, sebanyak 68 persen responden menjawab tidak mempertimbangkan meninggalkan Israel. Sementara sisanya mengaku belum menentukan sikap.
Penolakan terhadap Undang-Undang Baru
Jajak pendapat yang sama juga menunjukkan mayoritas responden menolak sejumlah undang-undang yang baru disahkan koalisi pemerintahan Netanyahu pekan ini.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut, sedangkan 21 persen mendukungnya dan sisanya belum memiliki pendapat.
Undang-undang yang menuai penolakan itu antara lain menetapkan studi Taurat sebagai nilai yang memiliki kedudukan hampir setara konstitusi.
Selain itu, parlemen juga mengesahkan aturan yang memberikan perlindungan kepada warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer agar tidak ditangkap.
Hasil survei tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait berbagai kebijakan pemerintah.
Isu wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan paling kontroversial di negara itu.
Selama bertahun-tahun, kelompok tersebut memperoleh berbagai pengecualian dari kewajiban mengikuti wajib militer.
Sementara warga Israel lainnya diwajibkan menjalani wajib militer, perbedaan perlakuan itu kerap memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip kesetaraan.
Hasil jajak pendapat ini muncul jelang pemilihan umum nasional yang akan digelar Israel pada 27 Oktober mendatang. Parlemen Israel Knesset mengumumkan tanggal pemilu tersebut pada Minggu (12/7).
Pemilu ini disebut sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sejak dimulainya genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






