Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar tengah membahas wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.

Wacana ini memicu pro dan kontra karena selama ini sekolah negeri di Jawa Barat menerapkan kebijakan pendidikan tanpa pungutan SPP.

>>> 5 Bahasa Tubuh yang Bisa Jadi Tanda Seseorang Berbohong

Masih Sebatas Wacana

Reaktivasi SPP belum menjadi kebijakan resmi. Usulan itu masih dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.

"Masih menjadi pembahasan ya.

Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).

Tidak Semua Siswa Dikenai SPP

Usulan yang muncul adalah skema pengaktifan kembali SPP tidak akan dibebankan ke seluruh siswa, melainkan hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10.

Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.

Alasan Wacana Aktifkan Kembali SPP

Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkapkan pengaktifan SPP dimunculkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Purwanto menjelaskan usulan reaktivasi SPP muncul karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan.

"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," katanya.

>>> Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 5.069 Orang

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.