Guru Besar USU Kritik KPPU Soal Bunga Pindar yang Justru Turun
Perkara dugaan pengaturan suku bunga oleh pelaku industri pinjaman daring (pindar) memasuki babak baru.
Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Profesor Ningrum Sirait, menyentil putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis (16/7).
Ningrum menjelaskan bahwa KPPU mendasarkan tuduhannya kepada para pelaku usaha menggunakan Pasal 5 UU Persaingan Usaha.
Dalam beleid itu, pengaturan harga (price fixing) dilakukan oleh sesama pelaku usaha secara horizontal dengan cara menetapkan harga yang tinggi.
Ia mengkritik penggunaan pasal tersebut karena tidak memenuhi kriteria pengaturan harga secara tepat.
"Kalau misalnya di bagian price fixing itu, perjanjian antara pesaing horizontal malah menurunkan, itu aneh," tukas Ningrum kepada majelis hakim.
Menurut Ningrum, Pasal 5 melarang secara imperatif perjanjian yang menghilangkan persaingan sehingga menyebabkan keuntungan berlebih bagi pelaku usaha.
Perjanjian antara pelaku usaha seharusnya menghasilkan harga terbaik bagi mereka untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
"Kalau price fixing pasti dia akan best price, dinaikkan, dan tempus-nya sangat cepat karena akan memancing kecurigaan," imbuh Ningrum.
Latar Belakang Kasus
Industri peer-to-peer lending pada tahun-tahun awal kemunculannya direspons antusias oleh masyarakat karena credit gap di Indonesia yang cukup besar.
Sebagai industri baru, ketiadaan regulasi saat itu dimanfaatkan pelaku usaha dengan mengenakan bunga yang sangat besar kepada nasabah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian turun tangan dengan meminta asosiasi untuk menurunkan besaran bunga yang wajar. Namun, KPPU melihat langkah ini sebagai pengaturan harga yang menyalahi regulasi.
Data OJK per April 2026 menunjukkan outstanding industri p2p lending mencapai sekitar Rp102,07 triliun, tumbuh 26,11% year-on-year.
Batasan suku bunga saat itu dinilai membantu masyarakat dari praktik predatory lending.
Putusan KPPU menyatakan 97 platform pindar terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga.
Seluruh pelaku usaha dijatuhi denda dengan nominal bervariasi dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Update Terbaru
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB






