Benny Demokrat Minta Nomenklatur RUU Masyarakat Adat Diperjelas
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta agar nomenklatur RUU Masyarakat Adat yang saat ini masih dalam tahap perumusan di DPR diperjelas.
Benny mengatakan nomenklatur tersebut saat ini masih memiliki perbedaan versi, yakni RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Masyarakat Adat.
Padahal, kata dia, keduanya memiliki definisi, makna, dan konsekuensi yang berbeda.
"Istilah masyarakat adat, acap kali masih dikacau-balaukan dengan istilah masyarakat hukum adat.
Ini penting sekali, sebab kadang kala bukan hanya awam, bahkan anggota dewan banyak yang kacau balau dua istilah ini, padahal masyarakat adat dan masyarakat hukum adat adalah dua istilah yang sangat berbeda," kata Benny dalam RDPU RUU tersebut di Baleg DPR, Kamis (16/7).
"Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah kita ini mau membuat undang-undang tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat?" Imbuhnya.
Dia menjelaskan, masyarakat adat adalah konsep antropologis, sosial, dan hak asasi manusia. Sehingga, istilah tersebut lebih menekankan pada identitas sebuah komunitas.
Sementara, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum yang dengan tegas tercantum dalam konstitusi, dan diakui Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan masyarakat adat yang bukan sebuah subjek hukum.
"Masyarakat hukum adat, pasti masyarakat adat. Tapi masyarakat adat tidak otomatis Masyarakat hukum adat.
Ini penting untuk kita bedakan dengan tegas," katanya.
Sementara, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB, Eva Monalisa mewanti-wanti agar RUU Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum kepentingan investasi.
Eva menyoroti potensi pergeseran orientasi RUU tersebut bisa mengabaikan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD.
Dia terutama menyoroti persoalan legalitas izin usaha yang selama ini tumpang tindih di wilayah adat.
Eva menuntut evaluasi substantif terhadap izin-izin yang terbit akibat buruknya tata kelola masa lalu, sehingga negara tidak secara otomatis memberikan legitimasi atas hak masyarakat adat yang dirampas.
"Kita perlu memastikan bahwa izin-izin yang terbit di atas wilayah adat akibat lemahnya tata kelola pada masa lalu tidak otomatis memperoleh legitimasi tanpa evaluasi yang substantif," katanya.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






