Benny K Harman Buka Suara soal Skenario Pembatasan Usung Capres
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, angkat suara terkait isu skenario pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ia sebelumnya menulis opini di surat kabar yang menyoroti hal tersebut.
Dalam forum diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta pada Selasa (8/7), Benny menyebut tulisannya sebagai wake up call atau seruan bagi koalisi masyarakat sipil.
Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran mengawasi penyusunan RUU Pemilu.
Menurut Benny, RUU tersebut diduga akan dibahas mendekati batas waktu untuk menghindari gugatan judicial review.
"Supaya tidak ada alasan, nanti tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, rakyat mengajukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi tidak punya waktu untuk menguji dan mematalkannya," ujarnya.
Benny secara tegas menolak wacana pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia menilai alasan pembatasan itu tidak masuk akal, terutama jika hanya didasari potensi kegaduhan.
"Alasannya yang kedua, kalau banyak parpol, banyak calon presiden, bikin gaduh. Masa alasan kegaduhan dan alasan efisiensi bisa dipakai untuk mengabaikan konstitusi?
Apa urusannya efisiensi dan kegaduhan dengan mandat konstitusi?" katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan DPR dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, jika diserahkan sepenuhnya kepada DPR, ada potensi penyelundupan pasal.
"Aku kasih tahu teman-teman civil society, jangan terlalu lama tidur lelap. Ada bahaya yang sedang mengintai kita, yaitu tercerabutnya daulat rakyat dalam undang-undang pemilu ini," kata Benny.
Dalam opini di Harian Kompas pada 21 Juni lalu, Benny menulis bahwa ada skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusung minimal tiga partai parlemen.
Ketentuan itu rencananya akan diatur dalam RUU Pemilu yang tengah disusun Komisi II DPR.
"Ada indikasi kuat bahwa regulasi pemilu mendatang sengaja didesain untuk membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpin tertinggi di negeri ini," tulis Benny.
Ia menambahkan, "Salah satu wacana paling berbahaya yang mulai diembuskan adalah soal pembatasan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana nantinya hanya pasangan calon yang didukung oleh minimal tiga partai politik parlemen yang boleh bertanding."
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






