Kepentingan Elite di Balik Tarik Ulur RUU Perampasan Aset
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih mengalami tarik-ulur sejak pertama kali diusulkan pada 2008.
Hingga kini, sudah tiga periode presiden berlalu tanpa perkembangan signifikan. Alasannya diduga karena RUU ini menjadi 'barang panas' bagi pemerintah dan DPR.
DPR Diduga Jadi Penghambat
Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) FH Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah 'Castro', mengatakan RUU ini mandek karena anggota DPR menjadi salah satu pihak yang akan terkena sasaran.
"Saya berkali-kali sudah menjelaskan RUU ini tidak dibahas, karena kalau diketok palu, yang diseret pertama kali adalah termasuk anggota DPR yang memang berdasarkan data paling banyak terlibat dalam perkara korupsi," kata Castro.
Ia membeberkan sejumlah hal yang harus diatur dalam RUU tersebut, seperti objek perampasan, illicit enrichment, hingga proses perampasan aset tanpa putusan pengadilan pidana (non-conviction based).
Castro menekankan pembahasan RUU harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Publik Menanti, DPR Dinilai Belum Serius
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mengatakan publik menunggu RUU ini karena dianggap dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
Ia mengingatkan agar DPR membuka draf RUU kepada publik dan menyampaikan setiap tahapan pembahasan secara ringkas.
Zaenur juga meminta agar RUU tidak disahkan asal-asalan hanya untuk meredakan tekanan publik.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengkritik pembentuk undang-undang yang hanya pandai beretorika tanpa komitmen nyata.
Menurutnya, pemerintah dan DPR saling melempar bola tanggung jawab sehingga RUU tak kunjung disahkan.
Lakso menambahkan, banyak elite yang kepentingannya terganggu, terutama terkait kekhawatiran terhadap illicit enrichment.
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati membantah DPR menolak pembahasan RUU. Ia menyatakan Komisi III masih mendengarkan masukan publik untuk memenuhi meaningful participation.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan sudah 24 elemen masyarakat diundang untuk memberi masukan.
Menko Kumham dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah menunggu DPR menyelesaikan RUU inisiatifnya.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






