"Ada pihak yang terganggu? Iya.

>>> Wellnest Festival 2026 Hadirkan HYROX, Pilates, dan Cardio Dance, Daftar Sekarang

Ada mafia? Iya.

Mana orangnya? Nih fotonya.

Di pertanian dulu ada, aku pecat," ujar Amran di hadapan mahasiswa.

Ia mengatakan pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya diberhentikan dari jabatan, tetapi juga diproses secara hukum.

"Itu direktur, enggak pecat aja, penjarakan," katanya.

Amran menyebut hingga saat ini sudah ada 77 tersangka yang diproses dalam berbagai perkara di sektor pertanian dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.

"Ini baru satu tahun, kalau kami lima tahun ya tinggal dikali lima. Empat ratus insya Allah.

Dan kami tidak biarkan rakyat Indonesia disakiti," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan pemerintah menurunkan harga pupuk untuk menjaga biaya produksi petani di tengah lonjakan harga pupuk global.

Kebijakan tersebut mencakup penurunan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen, sementara pemerintah juga mendorong penyesuaian harga pupuk komersial agar lebih terjangkau.

Selain itu, pemerintah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden guna mempercepat penyaluran dari PT Pupuk Indonesia langsung kepada petani.

>>> Fenomena SD Negeri Tak Dapat Murid Baru di Sejumlah Daerah

Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP dan pengembangan jaringan kios hingga tingkat desa agar distribusi lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.