"Negara yang aktif tetap bisa menarik investasi selama aturan mainnya jelas, transparan, dan tidak berubah-ubah.

Sebaliknya, intervensi yang tidak dapat diprediksi justru akan meningkatkan biaya investasi dan menurunkan minat pelaku usaha," katanya.

Ia menilai negara memang perlu hadir pada sektor strategis maupun ketika mekanisme pasar gagal bekerja secara efisien sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Namun, negara tidak perlu menggantikan fungsi pasar yang telah berjalan baik.

"Peran yang ideal adalah menjadi regulator yang kuat, pemegang aset strategis yang profesional, dan katalis investasi, bukan mendominasi seluruh aktivitas bisnis," ujarnya.

Yusuf menilai Prabowonomics pada dasarnya merupakan upaya menggeser paradigma pembangunan menuju negara yang lebih aktif mengarahkan perekonomian. Meski demikian, keberhasilannya tetap ditentukan kualitas institusi.

"Negara yang besar tanpa tata kelola yang kuat justru berisiko menciptakan inefisiensi. Sebaliknya, negara yang kuat, kredibel, dan akuntabel mampu menjadi penggerak pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan pasar," katanya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang Prabowonomics sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai pengarah utama transformasi ekonomi, dengan penekanan pada kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, ekonomi rakyat, pembangunan manusia, serta mobilisasi modal melalui institusi negara.

Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki kekuatan karena mampu mengonsolidasikan sumber daya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

Namun, tantangan terbesar adalah implementasi.

"Intervensi kuat akan produktif jika berbasis kelayakan, diawasi parlemen dan publik, menjaga ruang swasta, serta tidak menumpuk risiko pada APBN dan perusahaan negara," ujarnya.

Sebaliknya, tanpa pembatas kelembagaan yang kuat, Prabowonomics berisiko bergeser menjadi kapitalisme negara yang memusatkan modal, izin, dan pengambilan keputusan pada birokrasi maupun korporasi negara.

>>> Cara Mengajukan KUR BNI 2026 dengan Bunga 6 Persen dan Syarat Lengkap

Menurutnya, keberhasilan pendekatan tersebut harus diukur melalui peningkatan produktivitas, tumbuhnya investasi swasta, penciptaan lapangan kerja berkualitas, efisiensi fiskal, serta kenaikan kesejahteraan masyarakat secara merata.