Peran Negara dalam Bisnis Makin Kuat, Swasta Terdesak?
"Negara yang aktif tetap bisa menarik investasi selama aturan mainnya jelas, transparan, dan tidak berubah-ubah.
Sebaliknya, intervensi yang tidak dapat diprediksi justru akan meningkatkan biaya investasi dan menurunkan minat pelaku usaha," katanya.
Ia menilai negara memang perlu hadir pada sektor strategis maupun ketika mekanisme pasar gagal bekerja secara efisien sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Namun, negara tidak perlu menggantikan fungsi pasar yang telah berjalan baik.
"Peran yang ideal adalah menjadi regulator yang kuat, pemegang aset strategis yang profesional, dan katalis investasi, bukan mendominasi seluruh aktivitas bisnis," ujarnya.
Yusuf menilai Prabowonomics pada dasarnya merupakan upaya menggeser paradigma pembangunan menuju negara yang lebih aktif mengarahkan perekonomian. Meski demikian, keberhasilannya tetap ditentukan kualitas institusi.
"Negara yang besar tanpa tata kelola yang kuat justru berisiko menciptakan inefisiensi. Sebaliknya, negara yang kuat, kredibel, dan akuntabel mampu menjadi penggerak pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan pasar," katanya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang Prabowonomics sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai pengarah utama transformasi ekonomi, dengan penekanan pada kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, ekonomi rakyat, pembangunan manusia, serta mobilisasi modal melalui institusi negara.
Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki kekuatan karena mampu mengonsolidasikan sumber daya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
Namun, tantangan terbesar adalah implementasi.
"Intervensi kuat akan produktif jika berbasis kelayakan, diawasi parlemen dan publik, menjaga ruang swasta, serta tidak menumpuk risiko pada APBN dan perusahaan negara," ujarnya.
Sebaliknya, tanpa pembatas kelembagaan yang kuat, Prabowonomics berisiko bergeser menjadi kapitalisme negara yang memusatkan modal, izin, dan pengambilan keputusan pada birokrasi maupun korporasi negara.
Menurutnya, keberhasilan pendekatan tersebut harus diukur melalui peningkatan produktivitas, tumbuhnya investasi swasta, penciptaan lapangan kerja berkualitas, efisiensi fiskal, serta kenaikan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






