Tantangan Tata Kelola dan Konsistensi Kebijakan

Ekonom Center of Economic Reform (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai menguatnya peran negara dalam bisnis tidak bisa langsung dinilai positif maupun negatif.

Dampaknya sangat bergantung pada tujuan dan kualitas pelaksanaannya.

>>> Travis Bazzana Jadi Pemain Australia Keempat yang Tampil di MLB All-Star

Ia menilai pembentukan PT DSI, Kopdes Merah Putih, hingga Danantara berangkat dari persoalan yang nyata.

PT DSI diarahkan untuk memperbaiki tata niaga komoditas dan mengurangi kebocoran nilai tambah sumber daya alam.

Sementara Kopdes Merah Putih ditujukan memperkuat ekonomi desa, sedangkan Danantara diharapkan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN yang selama ini masih terfragmentasi.

"Kalau dijalankan dengan tata kelola yang baik, negara memang bisa meningkatkan efisiensi, memperkuat penerimaan negara, dan mengoptimalkan aset strategis," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan semakin besar peran negara berarti semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya potensi inefisiensi birokrasi, tetapi juga risiko terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi yang membuka ruang konflik kepentingan dan kapitalisme kroni.

Khusus Danantara, perhatian pelaku pasar saat ini bukan lagi tertuju pada konsepnya, melainkan tata kelolanya.

"Lembaga sebesar itu harus mampu menunjukkan standar transparansi yang setara dengan sovereign wealth fund kelas dunia agar kepercayaan investor benar-benar terbentuk," katanya.

Yusuf mengatakan investor pada dasarnya mencari kepastian. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa aturan pelaksana yang jelas dapat meningkatkan persepsi risiko.

"Perubahan kebijakan yang cepat memang dapat meningkatkan persepsi risiko, terutama jika aturan pelaksanaannya belum jelas," ujarnya.

Karena itu, menurut Yusuf, persoalan utamanya bukan besarnya peran negara, melainkan konsistensi kebijakan.