Pakar Hukum Bantah Mahfud MD: Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Sudah Sesuai UU
Perdebatan mengenai pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terus berlanjut.
Setelah Mahfud MD menilai pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar dalam hukum acara pidana, muncul pandangan berbeda dari kalangan praktisi hukum.
Presiden Petisi Ahli (Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia), Pitra Romadoni Nasution, menegaskan bahwa pelimpahan perkara tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan.
Dalam tayangan YouTube Rakyat Bersuara pada Selasa (14/7/2026) malam, Pitra menyebut mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
"Kalau seumpamanya Polri tidak menyerahkan pada Kejaksaan, UU mengatakan harus izin dahulu pada Jaksa Agung, ini perintah undang-undang," kata Pitra.
Pasal tersebut berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung."
Menurut Pitra, ketentuan itu menjadi dasar mengapa penanganan perkara yang melibatkan seorang jaksa tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Jaksa Agung.
Pandangan Berbeda Mahfud MD
Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan pandangan yang berbeda terkait mekanisme pengalihan perkara tersebut.
Mantan Menko Polhukam itu menilai proses pengalihan penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak memiliki dasar dalam KUHAP.
"Pelimpahan dari Polri ke kejaksaan, selain harus dipenuhinya syarat adanya dua alat bukti yang cukup, juga harus dipenuhi syarat bahwa tersangka sudah diperiksa oleh penyidik Polri.
Tetapi, yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti KUHAP, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan.
Sebab, tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi," katanya.
Mahfud juga menegaskan bahwa KUHAP tidak mengenal mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kewenangan mengambil alih penyidikan hanya dimiliki KPK dalam kondisi tertentu.
"Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut KUHAP.
Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian, meskipun kedua institusi tersebut sama-sama penyidik," kata Mahfud.
Update Terbaru
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB






