Disiplin Fiskal dan Penerimaan Negara

Salah satu jangkar utama outlook stabil adalah komitmen pemerintah menjaga batas defisit anggaran di bawah 3% PDB sesuai Undang-Undang.

S&P memandang rekam jejak kepatuhan terhadap deficit ceiling ini sebagai penopang penting kelayakan kredit Indonesia.

>>> Bobby Nasution Mulai Berkantor di Nias 3 Bulan, Bergantian dengan Wagub

Kinerja penerimaan negara juga positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19% pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan ini didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

Reformasi Tata Kelola SDA

S&P secara khusus menyoroti langkah pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen yang dapat mengubah lanskap sektor komoditas, antara lain melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing.

Bersama penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), langkah-langkah ini diharapkan memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.

Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan

S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional dan berhasil menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dekade 2010-an.

Bauran kebijakan moneter serta fleksibilitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam menghadapi tekanan eksternal.

Dari sisi sistem keuangan, risiko kontinjensi bagi pemerintah relatif terbatas, dengan aset sektor perbankan di bawah 60% PDB dan risiko negara sektor perbankan pada level yang terjaga.

Prospek ke Depan

S&P menyatakan peringkat Indonesia berpeluang dinaikkan (upside) apabila terjadi penguatan struktural pada metrik fiskal dan eksternal.

Hal ini antara lain melalui penyempitan defisit anggaran mendekati 2% PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kualitas dan prediktabilitas implementasi kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar.

"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas.

>>> Studi: Udara Berlabel 'Baik' Tetap Bisa Membahayakan Jantung

Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," pungkasnya.