Mahfud MD: Dua Menteri Prabowo Tak Mampu Tangani Kasus Febrie Adriansyah, Presiden Harus Turun Tangan
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Menurut Mahfud, kasus ini sudah memasuki tahap yang membutuhkan keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai dua menteri koordinator yang membidangi urusan tersebut sudah tidak mampu menangani kasus ini.
"Menurut saya menko dua-duanya sudah gak mampu dengan ini seharusnya turun dong yang ini sudah presiden aja sekarang harus mengawal ini presiden," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Minggu (12/7/2026).
Mahfud merujuk pada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Sejak awal kasus bergulir, menurut Mahfud, seharusnya sudah ada koordinasi dari kedua menko tersebut. Namun kondisi saat ini dinilai sudah berbeda.
Mahfud menilai presiden perlu turun langsung agar proses hukum berjalan tegas dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.
Langkah tersebut, kata Mahfud, sejalan dengan komitmen Prabowo selama ini mengenai penegakan hukum dan pemberantasan mafia.
Ia mengingatkan bahwa presiden sebelumnya pernah menyampaikan memiliki informasi mengenai aliran dana ilegal dan praktik perlindungan terhadap mafia.
Mahfud juga menyinggung pidato Prabowo yang menyinggung aparat berseragam yang diduga membekingi mafia hingga komitmen memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Ia berharap komitmen tersebut diwujudkan dalam pengawalan kasus yang kini menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Kortastipidkor Polri telah melimpahkan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung.
Penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni DR dan FA. Polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi, dua orang ahli, dan menyita sejumlah barang bukti.
Kasus ini menyangkut dugaan korupsi dalam penanganan perkara besar, termasuk Asabri, Krakatau Steel, dan Pengadaan Batubara ke PLN.
Update Terbaru
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Kurangi Risiko Bencana, Menko PMK Minta Mitigasi Banjir Dikuatkan
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Deretan 7 Aktris Populer yang Masuk Daftar Kandidat Bond Girl Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB






