Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan penguatan komitmen digelar di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7).

>>> Argentina Susah Payah Kalahkan 10 Pemain Swiss 3-1 di Piala Dunia 2026

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, para bupati dan wali kota se-Bali, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, asosiasi usaha, akademisi, serta insan media.

Amalia menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya Indonesia memperbarui pengetahuan tentang perekonomian yang terus berubah. Ia mencontohkan Malaysia yang juga melakukan sensus ekonomi tahun ini.

"Jadi jangan dikira ini adalah pekerjaan kita sendiri, tidak.

Karena negara manapun masih memiliki kesadaran dan melihat bahwa tanpa Sensus Ekonomi kebijakan ekonomi tidak akan tepat," ujar Amalia.

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan melakukan sensus ekonomi setiap lima tahun sekali.

Menurutnya, sensus ekonomi tetap menjadi instrumen penting meskipun teknologi dan data administrasi berkembang.

Amalia menjelaskan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi besar, tidak hanya pariwisata tetapi juga ekonomi kreatif dan produk ekspor seperti kopi, kakao, produk kelautan, hingga minyak atsiri.

Seluruh potensi itu perlu tercatat dalam statistik resmi.

"Semua potensi dan dinamika ini harus dicatat. Jangan sampai terlewat tercatat.

>>> 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish

Karena kalau sampai terlewat tercatat, potensinya tidak akan terlihat dan hilang dari radarnya kebijakan," kata Amalia.

BPS menerjunkan 3.774 petugas sensus ekonomi untuk mendata usaha dan rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Bali.