Kejati DIY Data Seluruh SPPG di Yogyakarta atas Permintaan Pidsus Kejagung
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) telah mengumpulkan data seluruh titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah DIY.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Langgeng Prabowo, mengatakan pendataan ini merupakan langkah mendukung penanganan dugaan perkara korupsi tata kelola Program MBG yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasus tersebut kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.
Langgeng menyampaikan bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung meminta Kejati DIY untuk melakukan pengumpulan data SPPG ini.
"Memang di bidang pidsus kemarin ada permintaan bantuan dari Pidsus Kejagung untuk melakukan pul data terhadap titik-titik SPPG yang ada di masing-masing wilayah termasuk di wilayah DIY terkait penanganan perkara yang sedang ditangani Pidsus Kejagung," kata Langgeng, Jumat (10/7).
Langgeng tidak memberikan detail apakah SPPG yang didata termasuk unit kelolaan Polri atau tidak. Dia hanya mengatakan bahwa semua dapur MBG masuk dalam pendataan.
Total jumlah SPPG di DIY sendiri diketahui mencapai sekitar 380 unit per Juni 2026.
"Saya kurang tahu hasilnya seperti apa, yang jelas kita diminta bantuan saja untuk melakukan puldata terkait penentuan titik-titik semua SPPG yang ada, termasuk kendala yang ada," katanya.
Langgeng menambahkan, seluruh proses pendataan sudah selesai dan hasilnya telah dikirimkan kepada Pidsus Kejaksaan Agung.
Namun, Kejati DIY tidak mempunyai kapasitas untuk mengungkap isi atau hasil pendataan tersebut kepada publik.
"Hasil puldata sudah disampaikan ke Pidsus Kejagung. Karena yang menangani Pidsus Kejagung, kita tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola BGN tetap berlanjut.
Ia mengatakan penyidik saat ini masih fokus merampungkan proses pemberkasan agar perkara tersebut segera dapat disidangkan.
Febrie menyampaikan penyelesaian perkara BGN menjadi salah satu prioritas yang diperintahkan kepadanya, di tengah beredarnya isu yang mengaitkan kasus tersebut dengan penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






