Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

"Hari ini, Kamis 9 Juli 2026 dengan rahmat Tuhan yang maha besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan bangga meresmikan program mandatory biodiesel B50," ujar Prabowo dalam pidatonya.

>>> Waspada! 10 Kebiasaan Ini Bisa Menghambat Kamu Menjadi Kaya

B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit (FAME) dan 50 persen solar (diesel fosil).

Program ini merupakan kelanjutan dari B20, B30, dan B40.

Dampak Makroekonomi dan Risiko Fiskal

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa Indonesia tak lagi impor solar sejak awal tahun berkat program B50.

Konsumsi solar dalam negeri sekitar 38-40 juta kiloliter per tahun, dengan 3-4 juta kiloliter sebelumnya diimpor.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita dan ini adalah pertama kali," kata Bahlil.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai kebijakan B50 berdampak masif dari sisi makroekonomi, khususnya menggantikan impor solar dan menghemat devisa.

Berdasarkan pemodelannya, B50 mampu menggantikan setara Rp200 triliun per tahun impor solar.

Meski mencatat penghematan devisa kumulatif mencapai Rp2.216 triliun dalam sepuluh tahun (2025-2035), Yayan mengingatkan bahwa pengurangan beban impor tidak serta-merta mencerminkan penghematan fiskal bersih pada APBN.

Ia menjelaskan terdapat risiko finansial besar jika program dijalankan secara mentah atau brute force tanpa reformasi struktural.

Kelemahan utama terletak pada ketergantungan subsidi terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Biodiesel lebih murah dari solar hanya jika atas break-even Brent US$101 di bawahnya, mandat ini justru akan merugikan APBN," papar Yayan.