>>> Prancis ke Semifinal Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Maroko 2-0

Saat harga minyak Brent di bawah angka tersebut, selisih indeks harga pasar biodiesel yang lebih tinggi dari solar murni harus ditutupi oleh dana subsidi BPDPKS.

Akibatnya, B50 berpotensi membebani kas negara sekitar Rp80-100 triliun per tahun.

Yayan menambahkan bahwa dana bersifat pro-cyclical dan justru menurunkan pembiayaannya sendiri: setara 93 persen anggarannya mengalir ke subsidi, menggerus peremajaan yang seharusnya memangkas tekanan bahan baku.

Swasembada Energi dan Ancaman Pangan

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai langkah bauran energi ini sudah tepat secara strategi, namun B50 belum cukup kuat untuk mengantarkan Indonesia pada status swasembada energi yang sesungguhnya.

"B50 merupakan langkah yang baik untuk memperkuat kemandirian energi, tetapi belum cukup untuk disebut swasembada energi penuh," ujar Syafruddin.

Menurutnya, swasembada energi nasional memiliki cakupan lebih luas dan tidak bisa hanya dibebankan pada satu komoditas seperti kelapa sawit.

Indonesia tetap perlu memperkuat produksi migas, jaringan gas, listrik terbarukan, transportasi publik, efisiensi energi, dan kendaraan rendah emisi.

Di sisi lain, lonjakan penyerapan pasokan kelapa sawit ke sektor energi memicu kekhawatiran terhadap stabilitas industri pangan nasional.

Syafruddin mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai trade-off antara pemenuhan bahan bakar dan kebutuhan pokok masyarakat.

"Risiko gangguan terhadap minyak goreng dan produk turunan sawit cukup beralasan karena B50 meningkatkan serapan CPO dalam jumlah besar," jelasnya.

>>> PT Jakarta Sunat Vonis 4 Terdakwa Korupsi Minyak Mentah

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan tata niaga sawit melalui neraca sawit nasional yang transparan, prioritas pasokan untuk pangan domestik, stok penyangga minyak goreng, Domestic Market Obligation yang disiplin, pengawasan ekspor, serta formula insentif biodiesel yang tidak mengalahkan kebutuhan pangan.