Golkar Respons Sikap PDIP sebagai Partai Penyeimbang: Rakyat yang Menilai
Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan posisi partainya sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya tidak mempermasalahkan sikap politik yang diambil PDIP.
"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis (9/7).
Sarmuji juga mengatakan partainya menghormati sikap yang diambil PDIP. "Kami menghormati saja.
Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," ujarnya.
Surat Megawati soal Partai Penyeimbang
Sebelumnya, Megawati menerbitkan surat internal untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Surat bernomor 1275/IN/DPP/v/2026 itu diteken per 1 Juli 2026.
Dalam surat tersebut, Megawati menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025.
Megawati menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulisnya.
Menurut Megawati, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden juga tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan.
Sikap PDIP sebagai partai penyeimbang, kata Megawati, sejalan dengan pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya 'Parties and Party Systems: A Framework for Analysis' (1976).
Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, di mana oposisi tidak boleh sekadar menolak dan mengkritik, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan.
Lewat pemahaman itu, Sartori mengkritik irresponsible opposition, yakni oposisi yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.
"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah 'partai penyeimbang'," kata Megawati.
Update Terbaru
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB






