Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan posisi partainya sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya tidak mempermasalahkan sikap politik yang diambil PDIP.

>>> OpenAI Rilis GPT-Live, AI Suara yang Bisa Ngobrol Seperti Manusia

"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis (9/7).

Sarmuji juga mengatakan partainya menghormati sikap yang diambil PDIP. "Kami menghormati saja.

Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," ujarnya.

Surat Megawati soal Partai Penyeimbang

Sebelumnya, Megawati menerbitkan surat internal untuk menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Surat bernomor 1275/IN/DPP/v/2026 itu diteken per 1 Juli 2026.

Dalam surat tersebut, Megawati menulis bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025.

Megawati menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi.

>>> UAE dan Indonesia Bahas Penguatan Toleransi Lewat Kerja Sama Parlemen

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulisnya.

Menurut Megawati, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden juga tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan.

Sikap PDIP sebagai partai penyeimbang, kata Megawati, sejalan dengan pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya 'Parties and Party Systems: A Framework for Analysis' (1976).

Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, di mana oposisi tidak boleh sekadar menolak dan mengkritik, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan.

Lewat pemahaman itu, Sartori mengkritik irresponsible opposition, yakni oposisi yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

>>> Courtois Yakin Belgia Singkirkan Spanyol di Perempat Final Piala Dunia 2026

"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah 'partai penyeimbang'," kata Megawati.