Pengadilan di China timur menjatuhkan hukuman mati kepada mantan pejabat tinggi kota Nanjing pada Senin (16/12) karena menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan (sekitar Rp5 triliun).

Vonis tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Menengah Changzhou di Provinsi Jiangsu terhadap Yang Youlin. Ini menjadi salah satu hukuman terberat untuk kejahatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir di China.

>>> Home Credit Indonesia Garap Pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran 2026

Yang Youlin sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur eksekutif komite manajemen Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nanjing.

Ia dinyatakan bersalah atas suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang.

Menurut temuan pengadilan, aktivitas ilegalnya berlangsung selama tiga dekade, dari 1993 hingga 2023, di berbagai posisi pemerintahan berpengaruh di Nanjing.

Pengadilan memerintahkan hukuman mati yang digabungkan, mencabut hak politik Yang seumur hidup, dan menyita seluruh aset pribadinya untuk kas negara.

Pejabat mencatat bahwa suap besar-besaran itu diberikan sebagai imbalan atas manipulasi kontrak teknik, transfer tanah, operasi bisnis, dan perputaran keuangan untuk entitas swasta.

>>> Telkom Perkuat Ekosistem Talenta Digital Lewat Kolaborasi Telkom University-NUS

Selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan. Yang menyampaikan pernyataan akhir yang "menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya", kata pengadilan.

Sidang publik untuk kasus korupsi penting ini berlangsung selama dua hari pada Maret dan April, dihadiri lebih dari 30 orang.

Otoritas terus memulihkan hasil kejahatan yang belum tertangani.

Penuntutan Yang merupakan bagian dari kampanye antikorupsi besar-besaran Presiden China Xi Jinping.

>>> Aplikasi Android Bantu Saya Merapikan Garasi dan Menemukan Barang yang Terlupakan

Ia mengikuti beberapa pejabat tinggi lain yang dieksekusi karena kejahatan ekonomi serupa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sekretaris partai perusahaan milik negara Lai Xiaomin pada 2021 dan pejabat Mongolia Dalam Li Jianping pada 2024.