Said Iqbal Batal Datangi Kantor TikTok-Tokopedia
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal membatalkan rencananya mendatangi kantor PT ByteDance yang telah mengakuisisi Tokopedia pada Selasa (7/7).
Said menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah tercapainya langkah penyelesaian untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan tersebut.
Perkembangan itu berdasarkan hasil pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Direktur Tokopedia Stephanie, serta perwakilan manajemen TikTok dari China.
"Saya membatalkan rencana kunjungan ke kantor PT ByteDance yang semula dijadwalkan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Saya menyambut baik hasil pertemuan yang dipimpin Prof. Sufmi Dasco Ahmad bersama pemerintah dan manajemen perusahaan karena telah menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menghindari PHK terhadap karyawan Tokopedia dan TikTok," ujar Said dalam keterangan resmi tertulis, Senin (6/7).
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihak Tokopedia menyampaikan secara terbuka tidak akan dilakukan PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan mereka.
"Menurut penjelasan manajemen, proses yang sedang berlangsung merupakan penataan ulang organisasi dan sumber daya manusia (personnel restructuring) sebagai konsekuensi integrasi perusahaan setelah akuisisi Tokopedia oleh ByteDance, bukan program PHK massal," terangnya.
Menurut dia, pihak manajemen menegaskan sebagian karyawan telah memilih mengundurkan diri secara sukarela dengan menerima paket kompensasi yang ditawarkan perusahaan, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu proses penataan organisasi tersebut.
Selain itu, sekitar 100 posisi lowongan di lingkungan TikTok tersedia dapat diisi oleh karyawan yang terdampak proses penataan tersebut.
Meski demikian, Said Iqbal menegaskan dirinya terus memantau pelaksanaan komitmen tersebut agar proses penataan organisasi benar-benar berjalan sesuai dengan hasil yang telah disepakati dan tidak merugikan hak-hak para pekerja.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






