Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Langkah ini ditempuh melalui pengumpulan usulan penerima bantuan dari seluruh daerah agar penyaluran tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni melalui BSPS pada tahun ini.

Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan proses pendataan dan verifikasi yang lebih ketat.

"Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS," ujar Mendagri di Jakarta, Senin (6/7).

Proses verifikasi tidak hanya dilakukan BPS, tetapi juga melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menilai kelayakan rumah penerima bantuan sesuai kriteria program.

Skema serupa diterapkan untuk program bedah rumah di wilayah perbatasan dengan target perbaikan 15 ribu rumah tidak layak huni.

Kemendagri bersama Kem PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah bidang permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS di tingkat kabupaten dan kota.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap proses validasi data berlangsung lebih cepat dan sinergi pusat-daerah dalam program perumahan semakin kuat.

"Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah," tandas Mendagri.

Menteri PKP Maruarar Sirait berterima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang membantu pelaksanaan program perumahan, terutama dalam koordinasi dengan kepala daerah.

"Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," ujarnya.