Indonesia dan Malaysia Sepakati Pokok Perjanjian Transfer Narapidana
Pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia memasuki tahap penting.
Kedua negara telah menyepakati pokok-pokok perjanjian transfer of prisoners yang akan menjadi dasar kerja sama pemulangan warga negara masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembahasan draf perjanjian telah mencapai kesepakatan prinsip.
Tahap selanjutnya akan dilanjutkan sebelum ditandatangani oleh kedua pemerintah.
Menurut Yusril, dengan arahan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pembahasan rancangan perjanjian berhasil menyepakati pokok-pokok utama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya.
Kesepakatan juga mencakup penyelesaian isu penting dalam negosiasi, yakni kewenangan pemberian remisi, amnesti, abolisi, atau bentuk pengampunan lainnya terhadap narapidana yang telah dipulangkan ke negara asal.
Sebelumnya, Malaysia mengusulkan agar pemberian remisi atau pengampunan tetap memerlukan persetujuan negara tempat vonis dijatuhkan. Namun, usulan tersebut tidak disetujui Indonesia.
Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa setelah narapidana dipulangkan, kewenangan pembinaan dan pemberian remisi sepenuhnya menjadi hak negara penerima. Negara penerima hanya berkewajiban menyampaikan pemberitahuan resmi.
Yusril mengatakan prinsip yang sama berlaku bagi warga negara Malaysia yang dipulangkan dari Indonesia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyetujui pandangan tersebut dalam pertemuan di Putrajaya pada Senin (29/6).
Pemerintah Indonesia menilai kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memberikan perlindungan kepada warga negara yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan hingga Juni 2026, terdapat 314 warga negara Malaysia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
Terdiri atas 47 tahanan dan 267 narapidana.
Dari jumlah tersebut, 23 orang dijatuhi hukuman mati, 51 orang menjalani pidana penjara seumur hidup, dan 193 orang menjalani pidana penjara dengan berbagai rentang masa hukuman.
Mayoritas kasus terkait narkotika sebanyak 290 kasus.
Di sisi lain, data pemerintah Malaysia menunjukkan terdapat 6.622 warga negara Indonesia dalam sistem pemasyarakatan negara tersebut.
Terdiri atas 1.722 tahanan dan 4.900 narapidana.
Sebanyak dua WNI menjalani hukuman mati, 49 orang menjalani pidana penjara seumur hidup, dan 6.571 orang menjalani pidana penjara.
Selain itu, terdapat 62 WNI yang termasuk kelompok rentan.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






