Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Tito, digitalisasi bansos merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital.

Perluasan ke 43 Kabupaten/Kota

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah berhasil diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kini, program tersebut diperluas ke 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tito menegaskan bahwa perluasan ini merupakan cikal bakal roadmap menuju GovTech dan e-government. Ia berkomitmen mengoordinasikan pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga terkait agar program berjalan optimal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Luhut menjelaskan, untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor.

Sistem ini juga dirancang mudah digunakan, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri tanpa persyaratan dokumen yang panjang.

Ia mengapresiasi Tito karena data dari tujuh kementerian/lembaga telah terintegrasi dan proses AI sudah berjalan. "Saya percaya program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima," ujar Luhut.