Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyambut baik dukungan Komisi II DPR RI yang membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.

Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menilai dukungan tersebut krusial mengingat kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan.

>>> UNO Rilis DLC Shovel Knight di Nintendo Switch dengan Papan, Kartu, dan Musik Chiptune Baru

Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di perbatasan Indonesia. Hasil peninjauan menemukan berbagai tantangan yang membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Tito menekankan pentingnya BNPP sebagai badan koordinator penyelesaian persoalan di perbatasan, mulai dari sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujar Tito.

>>> Kingdom Come: Deliverance 2 Tembus 6 Juta Kopi Terjual di Seluruh Dunia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perbatasan yang kompleks, baik darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Sementara di laut, berbatasan dengan 10 negara.

Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif.

Tito mengakui fungsi koordinasi BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan sendiri.

>>> Produser Onimusha: Way of the Sword Terkejut dengan Jadwal Rilis September yang Padat, tapi Tidak Khawatir soal Penjualan

"Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," kata Tito.