Danantara Minta Pendampingan KPK di Proyek Hilirisasi
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan dilakukan badan tersebut.
Permintaan itu disampaikan Dony usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Senin (29/6).
Dony mengatakan banyak mendapat arahan dan masukan dari tim pencegahan KPK terkait mitigasi terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN di masa mendatang.
"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan.
Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," kata Dony usai pertemuan.
Integrasi Whistleblower System
Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap bantuan agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK.
"Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret.
Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya," kata Dony.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.
"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-pilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," katanya.
Selain itu, KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).
"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Update Terbaru
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Agenda November Extraordinary PIK 2026 Hadirkan Wisata Air dan Jazz
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Aturan Cek SLIK OJK Pinjol dalam Proses Rekrutmen Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Kompleksitas RPG Exodus Buat Aktor Utama Alami Tantangan Sulit
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Cara Bermain GTA 6 Lebih Awal Menggunakan Trik Selandia Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Super Smash Bros Melee Layak Diremake Usai Kesuksesan Zelda
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Sutradara Ungkap Alur Cerita Final Fantasy 7 Revelation Tak Dipengaruhi Reaksi Penggemar
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Gugatan Senilai $2,6 Miliar Terhadap Sony Ditolak Pengadilan London
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Jensen Huang Menyatakan Siap Kembali Menjabat sebagai CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB






