Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai praktik demonstrasi berbayar merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

Menurutnya, aksi yang digerakkan dengan imbalan kepada massa berpotensi menciptakan opini publik palsu.

in1

>>> Nonton Drakor Agent Kim Reactivated (2026) Full Movie: Link, Sinopsis, dan Daftar Pemeran

Pernyataan itu disampaikan Jamiluddin merespons pengakuan mahasiswa BEM Universitas Bung Karno yang mengaku menerima uang dari Wakil Presiden.

Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi.

"Demonstrasi bayaran tentu merusak demokrasi.

Sebab, mereka demonstrasi bukan karena ingin menyampaikan aspirasi, tetapi untuk menyuarakan kepentingan pihak yang membayarnya," kata Jamiluddin kepada Suara.

com, Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, praktik tersebut menunjukkan adanya pihak yang memperalat massa demi kepentingan sendiri. Demonstran bayaran kerap diminta menyerang atau memaki individu maupun lembaga tertentu untuk membentuk persepsi publik.

Jamiluddin menilai tujuan utama demonstrasi berbayar adalah membangun opini publik terhadap seseorang atau lembaga. Namun, opini yang terbentuk bukan berasal dari aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

"Pendapat umum yang terbentuk melalui demo bayaran pada umumnya palsu," ujarnya.

Ia mengingatkan, opini publik yang tidak autentik berpotensi memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

>>> 40 Ucapan Wisuda Islami untuk Anak Perempuan dan Laki-Laki yang Penuh Makna

Akibatnya, kebijakan yang diambil tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat, melainkan melayani kepentingan pihak di balik aksi tersebut.

"Kebijakan seperti itu tentu tidak tepat sasaran. Hal itu akan berpengaruh terhadap minimnya efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah," katanya.

Karena itu, Jamiluddin menegaskan demonstrasi berbayar tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pihak yang mengorganisasi maupun membiayai aksi semacam itu harus diproses sesuai hukum.