Wamen HAM: Negara Harus Hadir Lindungi Martabat Manusia
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan bahwa negara harus hadir menjaga harkat dan martabat manusia melalui perlindungan yang nyata.
Hal itu disampaikan dalam forum "Cangkrukan Kemanusiaan: Wakil Menteri HAM Mirengaken Aktivis HAM Suroboyo" di Surabaya, Jumat (19/6).
"Kerja-kerja hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada slogan, dokumen, atau pidato semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Forum tersebut dihadiri jurnalis, mahasiswa, advokat, aktivis perempuan, pegiat kebebasan beragama, dan organisasi masyarakat sipil.
Mugiyanto menekankan pentingnya perlindungan terhadap ruang sipil sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
"Mahasiswa dan jurnalis adalah elemen masyarakat sipil. Mereka bagian dari pilar demokrasi.
Karena itu, kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebebasan sipil dan kualitas demokrasi kita," ujarnya.
Beragam Isu HAM Disorot
Sejumlah peserta menyampaikan berbagai isu HAM di Jawa Timur, mulai dari dugaan kekerasan terhadap jurnalis saat peliputan, kebutuhan mekanisme pengaduan HAM yang lebih jelas, hingga perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
Perwakilan mahasiswa juga menyoroti dampak sejumlah kebijakan publik terhadap hak masyarakat, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan.
Peserta lain mengangkat persoalan perdagangan orang, perlindungan korban, hingga konflik agraria.
Rauf, aktivis organisasi nonpemerintah, mengatakan konflik pertanahan perlu dipandang lebih luas dari sekadar sengketa administratif.
"Konflik agraria adalah persoalan HAM karena menyangkut ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, dan martabat warga," katanya.
Isu kebebasan beragama turut menjadi perhatian.
Anggi, jurnalis yang aktif dalam komunitas jurnalis Katolik, menyampaikan adanya hambatan dalam proses pembangunan rumah ibadah meski aspek administrasi telah dipenuhi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mugiyanto menyatakan Kementerian HAM berupaya memperkuat peran dalam pencegahan dan penyelesaian persoalan HAM melalui koordinasi lintas sektor.
Ia menegaskan kementeriannya tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan sejak awal.
"Kemenham tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan di hilir, tapi juga menyelesaikan persoalan di hulu," kata Mugiyanto.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






