Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai langkah tersebut sebagai contoh kedewasaan dalam berdemokrasi.

Menurut Sugiat, Gibran telah meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

“Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden,” kata Sugiat dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Ia menyebut sejarah hari itu mencatat contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi.

Wakil Ketua Komisi HAM DPR itu juga menyampaikan rasa hormat atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran.

Menurut dia, keputusan mundur Gibran penting untuk menjaga muruah institusi kepresidenan.

Sugiat meyakini keputusan itu telah melalui proses perenungan dan pertimbangan matang.

Partai Gerindra, kata Sugiat, juga mendukung proses administratif dan tata tertib di MPR RI.

Dikomunikasikan dengan Prabowo

Sugiat menegaskan keputusan Gibran bukan langkah sepihak atau mendadak.

Menurutnya, hal itu telah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam beberapa hari sebelumnya.

“Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Gibran secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11).

Dengan penyerahan surat tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan kursi Wapres secara resmi telah mengalami kekosongan.

MPR selanjutnya akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.