Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan pentingnya pengawalan hukum terhadap sistem demokrasi di tanah air.

Tanpa penegakan hukum yang kuat, perjalanan bangsa menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 dinilai berisiko menghadapi kegagalan besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam sebuah kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya.

Syarat Tata Kelola Pemerintahan

Mahfud menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi lima syarat utama agar berjalan efektif.

Syarat tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban hukum, serta independensi dari berbagai intervensi politik.

Jika seluruh pilar kelembagaan tersebut terpenuhi, kemiskinan ekstrem diyakini dapat diatasi sepenuhnya pada tahun 2045.

Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan keragaman bangsa secara demokratis demi menjaga keutuhan integrasi nasional.

Tantangan Pendapatan Per Kapita

Demokrasi di negara berkembang dinilai masih rentan apabila tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat belum mencapai ambang batas.

Merujuk kajian tokoh bangsa, stabilitas demokrasi membutuhkan pendapatan per kapita minimal US$5.500.

Sementara itu, pendapatan per kapita Indonesia saat ini tercatat masih berada di kisaran US$4.900.

Kondisi ekonomi yang belum mapan juga dinilai berpotensi memunculkan pemimpin demagog yang hanya mengandalkan janji kosong.