Eks Hotel Sultan Diambil Alih, DPR Minta Pemerintah Buktikan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Anggota DPR RI Marinus Gea menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah mengembalikan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk eks Hotel Sultan, tidak boleh berhenti pada kemenangan hukum semata.
Pemerintah dituntut untuk memastikan aset yang telah diambil alih benar-benar memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat luas.
"Kemenangan hukum hanyalah output. Yang lebih penting adalah outcome-nya.
Apakah penerimaan negara meningkat, apakah manfaat publik bertambah, dan apakah kawasan tersebut menjadi lebih produktif.
Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya," ujar Marinus kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Marinus memperingatkan agar aset strategis yang sudah direbut kembali tidak dibiarkan terbengkalai.
Tanpa pengelolaan yang matang, aset tersebut berpotensi menjadi tidak produktif dan menjadi beban finansial baru bagi negara.
Untuk menghindari persepsi publik bahwa penertiban ini hanya perpindahan kontrol administratif, Marinus meminta pemerintah segera membuka rencana kerja (roadmap) pengelolaan kawasan eks Hotel Sultan secara komprehensif.
Poin Transparansi yang Ditagih DPR
DPR menagih beberapa poin transparansi pasca-eksekusi, antara lain nilai total aset yang berhasil diselamatkan, perbandingan proyeksi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan, masterplan baru kawasan, serta model pengelolaan dan peluang kerja sama dengan swasta.
Di samping aspek fiskal, Marinus mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan dampak sosial. Sektor ketenagakerjaan dan ekosistem bisnis lokal di kawasan tersebut harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.
"Pemerintah harus memperhatikan jumlah pekerja yang terdampak, status kontrak tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta keberlangsungan usaha tenant dan vendor yang bergantung pada aktivitas kawasan tersebut," tegasnya.
Politisi PDIP ini menilai polemik eks Hotel Sultan harus dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola aset negara secara nasional.
Ia menyoroti banyaknya aset negara lain yang masa kerja samanya telah berakhir, kurang dimanfaatkan, atau menghasilkan tingkat pengembalian rendah.
Sebagai langkah konkret, Marinus meminta lembaga auditor negara dan kementerian terkait segera melakukan audit menyeluruh. "DPR berkepentingan memastikan seluruh aset strategis negara dikelola secara profesional dan akuntabel.
Saya meminta BPK, BPKP, serta Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap aset-aset strategis bernilai tinggi," pungkasnya.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






