Negosiasi gencatan senjata antara Iran dan Barat di Swiss diwarnai isu baru. Teheran berencana menerapkan registrasi dan asuransi wajib bagi kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz.

Industri maritim internasional menilai kebijakan itu berpotensi menjadi pungutan ilegal yang mengganggu perdagangan global. Seorang sumber senior di sektor pelayaran menyebut proposal Iran tidak dapat diterima.

in1

>>> Jurgen Klopp Semprot Van der Vaart Usai Kritik Pedas Van Dijk di Piala Dunia 2026

"Tidak ada negara yang bisa secara sepihak mengklaim yurisdiksi atas perairan internasional.

Jika dipaksakan, lalu lintas tidak akan kembali ke level sebelum perang," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari NY Post.

Skema Asuransi dan Penolakan Barat

Dalam kesepakatan gencatan senjata 60 hari, Iran membentuk lembaga baru yang mewajibkan kapal mendaftar dan menggunakan asuransi yang disetujui pihaknya.

Perusahaan asuransi Barat menolak karena berisiko melanggar sanksi AS dan memaksa mereka tunduk pada sistem hukum Iran.

"Ini jelas upaya menjadikan selat sebagai senjata ekonomi terhadap Barat," kata sumber lain. Ia menambahkan kebijakan tersebut bisa merusak ekonomi global jika diberlakukan secara luas.

>>> 9 Manfaat Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur, Tak Hanya Segar

Iran menawarkan asuransi gratis selama periode awal, tetapi tetap membuka peluang mengenakan premi tinggi di kemudian hari.

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut hanyalah langkah awal menuju pungutan permanen.

Sebagai alternatif, banyak perusahaan pelayaran memilih jalur sempit melalui Oman yang dilindungi militer AS. Namun, kapasitasnya terbatas.

Lalu lintas kapal masih jauh di bawah kondisi normal sebelum konflik, yang mencapai lebih dari 130 kapal per hari.

Masalah lain yang belum terselesaikan adalah ranjau laut yang masih tersebar di perairan utama. Diplomat Uni Eropa menegaskan pembersihan ranjau menjadi prioritas mendesak.

>>> Dua Wanita di Atlanta Diduga Mencuri Jam Tangan Mewah Senilai Rp400 Juta Setelah Membius Korban

"Tanpa itu, tidak akan ada pemulihan. Tidak ada kapten kapal yang mau mengambil risiko kapalnya meledak," ujarnya.