Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas
Gelombang kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan RAPBN 2027 menjadi sorotan tajam.
Situasi ini dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat kekeliruan desain awal perencanaan APBN.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa penyusunan pagu anggaran sejak awal lebih disetir oleh program prioritas pemerintah pusat.
Akibatnya, alokasi dana untuk kebutuhan dasar masing-masing kementerian terpinggirkan.
"Sejak awal, pembuatan pagu APBN tidak berdasarkan pada kebutuhan masing-masing K/L melainkan kebutuhan program prioritas presiden," ujar Nailul Huda kepada Redaksi, Minggu (21/6).
Program MBG Menyedot Ruang Fiskal
Nailul menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi jangkar utama anggaran. Karena pendanaan proyek strategis itu dikunci di awal, ruang fiskal bagi instansi lain menjadi sangat terbatas.
"Program MBG ditetapkan terlebih dahulu, baru anggaran K/L disusun. Anggaran dan program tiap K/L akhirnya dipaksakan masuk ke agenda Presiden," tambah Nailul.
Dampak dari pemaksaan agenda tunggal ini baru terasa ketika K/L dituntut menjalankan fungsi pelayanan publik secara ideal.
Kekurangan dana di tengah jalan memaksa mereka mengajukan tambahan ke parlemen.
Nailul menyayangkan ketimpangan ini karena membuat beberapa instansi kehilangan ruang gerak dalam mengeksekusi mandat sektoral. Bahkan, beberapa K/L terkesan tidak memiliki program kerja yang berjalan efektif.
Di sisi lain, proses politik di Senayan tetap berjalan.
Komisi VIII DPR RI telah merestui pagu indikatif dan menampung usulan dana tambahan dari mitra strategis, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan BNPB.
Kementerian Keuangan juga mematok pagu indikatif tahun anggaran 2027 internal sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran itu untuk menopang fungsi tata kelola perbendaharaan dan pengelolaan fiskal negara.
Kritik dari CELIOS menjadi alarm penting bahwa simplifikasi anggaran demi program populis berisiko mengorbankan sektor pelayanan publik mendasar lainnya.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






