Paripurna DPR Setujui Rancangan Awal RAPBN 2027, Ini Rinciannya
Kamis / 02-07-2026, 12:56 WIB
Rapat Paripurna DPR menyetujui hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Kesepakatan mencakup asumsi ekonomi makro, target pembangunan, dan postur fiskal.
Kamis / 02-07-2026, 12:56 WIB
Rapat Paripurna DPR menyetujui hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Kesepakatan mencakup asumsi ekonomi makro, target pembangunan, dan postur fiskal.
Minggu / 21-06-2026, 14:12 WIB
Banyak kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran RAPBN 2027 karena perencanaan awal tidak berbasis kebutuhan riil sektoral. Program prioritas presiden disebut membatasi ruang fiskal.
Minggu / 21-06-2026, 14:08 WIB
Ekonom Nailul Huda menilai desain awal RAPBN 2027 tidak berbasis kebutuhan riil sektoral, melainkan didominasi program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis, sehingga anggaran kementerian terpinggirkan.
Minggu / 21-06-2026, 12:48 WIB
Fenomena kementerian mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN 2027 dinilai akibat dominasi program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis yang menyempitkan ruang fiskal.
Selasa / 16-06-2026, 00:04 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN 2027 sebesar 70-95 dollar AS per barel untuk mengantisipasi gejolak geopolitik global.
Senin / 15-06-2026, 20:16 WIB
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memperlebar kisaran asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi 70-95 dolar AS per barel dalam RAPBN 2027, sebagai antisipasi fluktuasi pasar global.
Senin / 15-06-2026, 17:09 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta KL dan subsidi listrik Rp 122 triliun dalam RAPBN 2027.
Senin / 15-06-2026, 17:04 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan volume subsidi BBM sebesar 19,56 juta KL dan anggaran subsidi listrik Rp122 triliun untuk RAPBN 2027.
Kamis / 11-06-2026, 19:13 WIB
Komisi XI DPR bersama pemerintah resmi mengesahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,8-6,5 persen, dengan defisit lebih rendah dari 2026.
Kamis / 11-06-2026, 18:52 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran Rp 121,34 triliun untuk 2027 karena pagu indikatif Rp 98,47 triliun dinilai tidak mencukupi kebutuhan infrastruktur dasar.
Rabu / 10-06-2026, 18:52 WIB
Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial.
Rabu / 10-06-2026, 17:08 WIB
Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan tambahan anggaran Rp1,84 triliun pada RAPBN 2027 karena pagu indikatif turun 37,12 persen. Dana tambahan diperlukan untuk menjaga layanan haji dan umrah.
