Pemerintah secara resmi menetapkan rincian pos keuangan bagi berbagai kementerian serta lembaga negara melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027 mencatat sejumlah instansi pemerintah yang mendapatkan alokasi dana paling sedikit dibandingkan sektor lainnya.

Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berada di urutan pertama dengan perolehan dana sebesar Rp26,3 miliar.

Komnas HAM menyusul di posisi kedua dengan total anggaran senilai Rp133,5 miliar yang mengalami penurunan dari APBN 2026 sebesar Rp161,6 miliar.

Posisi ketiga ditempati oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang memperoleh jatah dana operasional sebesar Rp146,0 miliar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduduki urutan keempat dengan pagu anggaran mencapai Rp148,3 miliar dalam rancangan tersebut.

Badan Pangan Nasional berada di peringkat kelima dengan perolehan alokasi finansial senilai Rp161,9 miliar.

Komisi Yudisial menyusul pada urutan keenam lewat perolehan anggaran sebesar Rp201,1 miliar.

Lemhannas menempati posisi ketujuh dengan total dana yang dialokasikan mencapai nilai Rp203,9 miliar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di peringkat kedelapan dengan nominal sebesar Rp207,3 miliar.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan dana sebesar Rp213,0 miliar.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan menutup daftar sepuluh besar dengan alokasi anggaran senilai Rp213,9 miliar.