Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan apresiasi resmi terhadap pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Penilaian tersebut disampaikan karena masukan dari lembaga legislatif daerah itu hadir pada momen yang sangat tepat ketika pemerintah sedang berdiskusi bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Suahasil, berbagai pandangan yang diberikan sangat penting untuk membawa perspektif serta aspirasi langsung dari daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal pusat.

Pernyataan itu diungkapkan usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa kedua DPD RI yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 September 2026.

Dalam sidang tersebut, DPD RI menetapkan dokumen pertimbangan yang disusun melalui rangkaian pembahasan bersama pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Beberapa isu utama yang menjadi fokus perhatian dalam dokumen pertimbangan tersebut mencakup dana desa, transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, hingga kapasitas fiskal masing-masing wilayah.

Keterlibatan aktif DPD RI dinilai mampu memperkaya sudut pandang pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran negara agar lebih merata.

Suahasil menyampaikan rasa terima kasih atas undangan menghadiri sidang paripurna yang dianggap sebagai bentuk tata bernegara yang baik.

Seluruh catatan dan pertimbangan dari daerah tersebut selanjutnya akan dibawa pemerintah untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI sesuai jadwal yang telah disepakati.