Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati pemangkasan anggaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp11,09 triliun dalam RAPBN 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (24/9/2026).

Pemotongan ini menurunkan alokasi subsidi gas melon dari semula Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun.

Kebijakan tersebut turut menurunkan target kuota volume distribusi dari 8,95 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton.

Sorotan Kesiapan Infrastruktur Energi Alternatif

Keputusan pemangkasan anggaran ini langsung mendapat sorotan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

Organisasi tersebut menilai kebijakan pengurangan subsidi berisiko memindahkan beban ekonomi langsung ke masyarakat miskin.

Pemerintah dinilai belum memiliki kesiapan infrastruktur energi alternatif yang memadai sebelum memberlakukan kebijakan ini secara drastis.

Peneterasi jaringan gas rumah tangga tercatat baru mencapai sekitar 800.000 hingga 1 juta sambungan rumah.

Angka tersebut masih sangat jauh dari target nasional sebanyak 4 juta sambungan rumah di berbagai daerah.

Selain itu, program konversi kompor listrik menghadapi hambatan struktural karena mayoritas rumah tangga penerima subsidi menggunakan daya 450 VA hingga 900 VA.

Sementara itu, kompor induksi membutuhkan daya minimal 800 hingga 1.000 watt untuk dapat beroperasi.

Opsi infrastruktur compressed natural gas juga dinilai belum siap karena jumlah stasiun pengisian masih di bawah 100 unit.

Secara keseluruhan, alokasi subsidi energi RAPBN 2027 disepakati turun sebesar Rp11,44 triliun menjadi Rp261,5 triliun.