DPR Wajibkan Pemerintah Lapor Berkala Asumsi Makro RAPBN 2027 setelah Komisi XI menyetujui asumsi dasar anggaran.

Pemerintah diwajibkan menyerahkan laporan perkembangan dan evaluasi asumsi makro APBN setiap tiga bulan sepanjang tahun depan.

Kebijakan laporan berkala tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pelaksanaan laporan ini akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Bank Indonesia.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, BPI Danantara, dan Lembaga Penjamin Simpanan turut dilibatkan dalam evaluasi tersebut.

Rincian laporan mencakup perkembangan dan realisasi sejumlah indikator penting perekonomian makro nasional.

Indikator yang dievaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta pergerakan nilai tukar rupiah.

Selain indikator tersebut, tingkat suku bunga surat berharga negara juga masuk ke dalam daftar pantauan.

Hasil evaluasi berkala itu akan menjadi dasar bagi Komisi XI untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan.

Kebijakan APBN juga diharapkan dapat terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi yang terjadi.

Komisi XI DPR RI mencatat adanya penurunan defisit dari outlook pada RAPBN 2026 yang sebelumnya sebesar 2,85%.

Angka defisit tersebut turun menjadi 2,4% terhadap PDB pada rancangan anggaran tahun 2027.

Pemerintah menetapkan besaran defisit anggaran mencapai Rp671,2 triliun atau setara dengan 2,40% terhadap PDB.

Komisi XI turut meminta pemerintah untuk menjaga tingkat defisit dan utang agar selalu berada pada batas aman.

Pengelolaan fiskal tersebut juga harus dilakukan secara transparan demi menjaga stabilitas keuangan negara.