Meningkatnya minat masyarakat terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) tidak bisa dipandang sekadar sebagai tingginya kebutuhan bantuan sosial.

Fenomena ini justru menjadi sinyal adanya kekhawatiran rumah tangga terhadap kondisi ekonomi, terutama di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih membayangi sektor industri.

in1

>>> Gazgas Indonesia Tantang Motor Trail Jepang dengan Harga Lebih Murah

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari akar masalahnya.

Menurut dia, langkah paling efektif bukan hanya memperluas bantuan sosial, melainkan memastikan masyarakat tetap memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

"Bagi saya pribadi, cara yang paling tepat bagi pemerintah adalah memberikan masyarakat pekerjaan dengan upah yang layak.

Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi sebuah keluarga," kata Huda kepada Suara. com, Jumat (19/6/2026).

Huda menjelaskan, selama masyarakat memiliki pekerjaan yang stabil, kebutuhan dasar hingga biaya pendidikan anak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah.

Karena itu, ia menilai upaya menjaga industri tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas.

Pemerintah diminta menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat mencegah perusahaan melakukan PHK dalam jumlah besar.

"Maka, sebisa mungkin pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal dengan memberikan berbagai program yang dapat meningkatkan industri," ujarnya.

Selain itu, Huda menekankan pentingnya menjaga permintaan masyarakat agar aktivitas produksi industri tetap berjalan.

Jika konsumsi melemah, perusahaan berisiko mengurangi produksi yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja.

"Demand pun juga harus dijaga agar produksi industri tetap berlanjut," tuturnya.

>>> Babak Pertama Inggris vs Kroasia Berakhir Imbang 2-2