"Bagaimanapun juga masyarakat tetap membutuhkan pendidikan. Ketika kepala keluarga terkena PHK, maka keberlanjutan pendidikan anak-anaknya bisa terancam.

Bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hidup saja yang terancam, soal pendidikan juga bisa terancam," tutur Huda.

in1

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi meningkatnya kebutuhan bantuan sosial dan pendidikan dengan menjaga stabilitas lapangan kerja.

Langkah paling efektif bukan hanya memperluas bantuan, melainkan memastikan tersedianya pekerjaan dengan upah layak.

"Bagi saya pribadi, cara yang paling tepat bagi pemerintah adalah memberikan masyarakat pekerjaan dengan upah yang layak. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi sebuah keluarga," katanya.

Ia juga meminta pemerintah menahan laju PHK massal dengan kebijakan yang mendukung sektor industri dan menjaga permintaan domestik.

"Maka, sebisa mungkin pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal dengan memberikan berbagai program yang dapat meningkatkan industri.

>>> Kementerian ESDM Potong Insentif Biodiesel Jadi Rp32 Triliun pada 2026

Demand pun juga harus dijaga agar produksi industri tetap berlanjut," pungkasnya.