Freeport Indonesia Serahkan Draf Divestasi Saham 12 Persen ke Pemerintah
PT Freeport Indonesia telah menyerahkan draf perjanjian pengalihan saham sebesar 12 persen kepada pemerintah Indonesia.
Langkah ini menjadi syarat mutlak dalam proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan.
Penandatanganan kontrak pengalihan saham harus rampung sebelum izin operasi setelah tahun 2041 diterbitkan. "Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Tony dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2026).
Langkah ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang disepakati Freeport-McMoRan Inc. bersama pemerintah Indonesia dalam Indonesia–US Business Summit di Washington, D.
C. , pada 18 Februari 2026.
Ketentuan Pengalihan Saham
Induk usaha Freeport sepakat memberikan 12 persen saham tambahan tanpa biaya langsung.
Namun, penerima saham wajib mengganti biaya investasi proporsional yang manfaatnya berjalan melampaui tahun 2041 berdasarkan nilai buku.
Pengalihan saham secara resmi baru akan berjalan pada tahun 2041.
Freeport-McMoRan tetap memegang 48,76 persen saham hingga periode tersebut, sebelum menyusut menjadi sekitar 37 persen setelah 2041.
Tony menegaskan bahwa salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya pengalihan saham sebelum 2041. Saat ini proses masih berlangsung dan belum ditandatangani.
Melalui amendemen IUPK baru, masa operasi perusahaan akan diperpanjang mengikuti umur cadangan tambang.
Komitmen sosial di Papua juga ditingkatkan dengan pendanaan satu rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.
Manajemen Freeport berkomitmen menaikkan anggaran eksplorasi serta mempercepat studi pengembangan sumber daya jangka panjang. Program hilirisasi tembaga olahan, asam sulfat, dan logam mulia tetap menjadi prioritas.
Struktur tata kelola, operasional, dan perjanjian pemegang saham yang berlaku saat ini dipastikan berjalan konstan selama sisa umur cadangan.
Perusahaan juga membuka peluang ekspor tembaga olahan ke Amerika Serikat sesuai dinamika pasar global.
Tony berharap perpanjangan IUPK dapat diperoleh sehingga operasional dan manfaat bagi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dan Indonesia bisa berlanjut hingga usia tambang berakhir.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






