Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Arahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia.

Negara dipatok untuk bisa menikmati minimal 70 persen dari hasil seluruh izin pertambangan tersebut.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh kepala negara dalam pembukaan acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Menurut penjelasan presiden, pemerintah bahkan siap mengambil alih kepemilikan saham perusahaan apabila hal itu memang diperlukan. Kendati demikian, ruang bagi investor untuk menanamkan modalnya tetap terbuka lebar.

Skema yang disiapkan memperbolehkan para investor untuk mengeruk keuntungan sampai modal awal mereka kembali sepenuhnya. Setelah modal tersebut tertutup, keuntungan mayoritas harus menjadi hak bangsa Indonesia.

Langkah tersebut diambil guna mengembalikan sistem pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan amanat konstitusi. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain pembagian hasil tambang, aturan ketat juga diberlakukan pada sektor ekspor komoditas.

Seluruh kegiatan pengiriman barang ke luar negeri kini wajib melalui satu pintu lewat lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Mekanisme satu pintu ini bertujuan untuk mengawasi aktivitas ekspor secara ketat dan mencegah manipulasi volume barang.

Pemerintah ingin memastikan laporan jumlah barang yang dikirim sesuai dengan realisasi di lapangan.