Pengelolaan sumber daya alam nasional kembali menjadi perhatian utama dalam agenda resmi pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar sedikitnya 70 persen hasil produksi pertambangan harus dinikmati oleh negara.

Permintaan tersebut disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.

Kebijakan tersebut mencakup peluang penguasaan saham perusahaan tambang demi kepentingan masyarakat luas.

Instruksi itu ditujukan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menilai penguasaan sektor strategis ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Investor asing tetap diizinkan menanamkan modal dengan skema pengembalian investasi yang jelas.

Setelah modal kembali, mayoritas keuntungan dari kegiatan tambang wajib mengalir kepada bangsa Indonesia.

Langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem ekonomi agar kekayaan alam tidak lagi dibawa keluar negeri.

Komitmen Ekonomi dan Layanan Kesehatan Muhammadiyah

Kebijakan tersebut merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Prabowo menilai pola pengelolaan sumber daya alam selama puluhan tahun belum memberikan manfaat optimal karena sebagian keuntungan sering dialihkan ke luar negeri.

Sementara itu, rangkaian Tanwir Muhammadiyah di Palu juga diisi dengan peresmian RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat dan mendukung pendidikan kedokteran.