Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekolah yang mampu secara mandiri ke wilayah yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah.

Keputusan ini diumumkan pada Kamis (18/6).

in1

>>> Ilmuwan Temukan Kuburan Massal Ratusan Paus di Dasar Laut Australia

Langkah penataan ulang sasaran ini diambil agar pemanfaatan anggaran negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

BGN telah mendata puluhan sekolah di Pulau Jawa yang dinilai sanggup mencukupi kebutuhan gizi muridnya sendiri.

Secara keseluruhan, pembaruan data sementara mencatat terdapat 76 sekolah dengan total pemegang manfaat mencapai 39.352 siswa yang akan dialihkan anggarannya.

Pemerintah memprioritaskan alokasi baru ini untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kriteria Sekolah Mandiri

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penentuan kriteria sekolah mandiri didasarkan pada indikator kerentanan gizi, akses pemenuhan nutrisi, dan kondisi sosial ekonomi.

>>> Bank Indonesia Kucurkan Insentif Likuiditas Rp418,1 Triliun untuk Perbankan

Basis data penerima manfaat terus disempurnakan demi mendukung efektivitas regulasi tersebut.

"Data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat.

Bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah karena kami melihat beberapa indikator seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya," ujar dia.

Melalui kebijakan penataan ulang ini, kelompok masyarakat dari spektrum ekonomi desil tinggi tidak lagi diprioritaskan.

BGN memfokuskan implementasi program ke depan sepenuhnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kedaruratan pemenuhan gizi.

>>> Enam Zodiak yang Sering Menerapkan Silent Treatment

"Hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta efisien karena penggunaan APBN pun bisa lebih dihemat," kata Agustina.