Ustaz Abdul Somad (UAS) membeberkan adanya dugaan intimidasi berupa rekaman ancaman dari pihak eksternal terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Hal itu disampaikan UAS saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, 18 Juni 2026.

in1

>>> IHSG Melemah Dua Hari Berturut-turut ke Level 6.172

UAS hadir sebagai saksi meringankan atau a de charge terakhir untuk terdakwa Abdul Wahid dalam persidangan kasus dugaan pemerasan.

Dalam kesaksiannya, ia juga menjelaskan dinamika hubungan politik serta komitmen awal yang dibangun bersama terdakwa sebelum masa pencalonan sebagai kepala daerah.

UAS menerangkan bahwa ia tidak langsung memberikan dukungan politik begitu saja.

Ia mengaku menguji kesiapan pribadi dan keluarga Abdul Wahid terlebih dahulu karena tantangan memimpin daerah dinilai lebih berat daripada posisi legislatif.

"Saya tanya, apakah siap? Ini perjuangannya tidak sama," ungkap UAS di hadapan majelis hakim.

Setelah mendapat kepastian mengenai kesiapan penuh dan dukungan keluarga terdakwa, UAS setuju menjadi juru kampanye untuk mengelilingi 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

>>> IHSG Melemah ke Level 6.172 pada Perdagangan 18 Juni 2026

Namun, dukungan tersebut disertai syarat berupa kesepakatan tertulis mengenai 16 poin program pembangunan keumatan, seperti pembangunan Islamic Center dan insentif guru mengaji.

"Semua poin itu tidak ada yang bersifat pribadi. Semuanya untuk kepentingan dakwah dan umat," tegas UAS.

Dugaan Ancaman dari Pihak Eksternal

Terkait jalannya roda pemerintahan, UAS mengaku pernah menerima aduan langsung dari Abdul Wahid mengenai adanya tekanan dari pihak luar terkait isu rekaman yang diklaim berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beliau bilang diancam jangan macam-macam," ungkap UAS.

Menurut kesaksian UAS, Abdul Wahid merasa terintimidasi oleh isu tersebut hingga ia sempat mempertanyakan kebenaran informasinya.

>>> Gus Ipul Adukan Media Suara Merdeka ke Dewan Pers

UAS menambahkan bahwa upaya mediasi sempat dilakukan oleh sejumlah tokoh termasuk mantan kepala daerah, namun situasi dinilai sudah sulit didamaikan karena adanya unsur ancaman tersebut.