Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Badan Gizi Nasional di Bogor
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyegel gudang sepeda motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).
Tindakan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan tim penyidik turun ke lokasi untuk memeriksa jumlah sepeda motor listrik dan melakukan penyegelan.
Penyegelan dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono, sebagai tersangka kelima pada Jumat (12/6/2026).
Perusahaan itu merupakan vendor penyedia puluhan ribu unit sepeda motor listrik yang diduga tidak memenuhi syarat kelayakan.
Lima Tersangka dan Kerugian Negara
Selain Andri Mulyono, empat tersangka lain yang telah ditetapkan sejak 3 Juni 2026 adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta pihak swasta Asep Yusuf Soemantri.
Kerugian negara dipicu penggelembungan harga pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,035 triliun, serta pengadaan 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi yang tidak sesuai ketentuan.
Jurnalis KompasTV melaporkan ribuan motor listrik baru bertuliskan program MBG tersimpan rapat di kawasan industri Sentul, namun akses konfirmasi ditutup pihak perusahaan.
Sebelum ditahan, Dadan Hindayana menyebut jumlah motor yang berhasil dipenuhi mencapai 21.801 unit dari target 25.044 unit, dengan harga Rp43.200.000 per unit dan total keseluruhan sekitar Rp897 miliar.
KPK Hentikan Sementara Penyelidikan
Menanggapi penyidikan intensif Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi memilih menghentikan sementara penyelidikan paralel yang sempat dilakukan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyerahkan penuntasan kasus ini kepada kejaksaan dan akan berkoordinasi jika diperlukan.
Di sisi lain, Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan rencana evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru dan penajaman target penerima manfaat.
Langkah ini diproyeksikan menghemat anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






