Menko Polkam Aktifkan Kembali Desk Penanggulangan Karhutla Antisipasi El Nino
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi kebakaran akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dan 2027.
Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 bertajuk "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis.
Menurut Djamari, El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan curah hujan, menambah jumlah titik panas, serta memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah telah memetakan enam provinsi yang berpotensi mengalami peningkatan risiko karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Koordinasi Lintas Lembaga Diperkuat
Djamari menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
Pengaktifan kembali desk tersebut bertujuan agar koordinasi antarlembaga berjalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tugas di lapangan.
Sejumlah instansi yang tergabung dalam Desk Karhutla antara lain BNPB, Polri, TNI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Djamari meminta gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Ia juga menekankan optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pencegahan karhutla.
Djamari berharap pengaktifan kembali Desk Karhutla dapat memperkuat koordinasi nasional sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan berlangsung lebih cepat dan efektif.
Sebelumnya, BNPB mengumumkan Desk dan Satuan Tugas Karhutla dibubarkan setelah kondisi karhutla pada 2025 dinilai terkendali.
Pengendalian karhutla kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya.
Penanganan karhutla sebelumnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025.
Melalui regulasi tersebut, BNPB berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Desk Karhutla, termasuk operasi darat, operasi udara, dan modifikasi cuaca.
Update Terbaru
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB






