Kementan Kumpulkan Penyedia Bibit untuk Percepat Perkebunan 870 Ribu Hektare
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan seluruh penyedia bibit dari berbagai daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/6/2026).
Langkah ini untuk mempercepat program pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektare.
Program yang merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto ini mencakup komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala, dan lada.
Total anggaran mencapai Rp9,95 triliun.
"Hari ini kami kumpulkan seluruh penyedia pembibitan perkebunan seluruh Indonesia yang targetnya total adalah 870 ribu hektare," ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa komoditas yang dikembangkan meliputi kopi, kakao, tebu, kelapa, mente, pala, dan lada.
Pengawasan Melibatkan Aparat Penegak Hukum
Kementerian Pertanian menggandeng berbagai lembaga pengawasan dan penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
Unsur yang hadir meliputi Satuan Tugas, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami minta ini dikawal bersama karena ini adalah masa depan anak cucu kita. Satu kali tanam, seperti kelapa, bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun," kata Amran.
Amran menegaskan kualitas bibit menjadi faktor paling krusial. "Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun.
Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun. Jadi pembibitan itu tidak boleh salah," tegasnya.
Pemerintah berharap program ini mampu mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan. Produksi diperkirakan mulai berlangsung dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
"Insyaallah tiga sampai empat tahun ke depan sudah panen. Ini akan sangat luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Amran.
Ia mencontohkan komoditas kopi yang memiliki potensi peningkatan produksi signifikan. "Bayangkan kalau kopi produksinya dua ton per hektare.
Dengan tambahan ratusan ribu hektare, peningkatannya tentu sangat tinggi," kata Amran.
Keterlibatan KPK bertujuan memperkuat aspek pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di lapangan.
"Nanti KPK akan memberikan arahan untuk pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujar Amran.
Pengembangan perkebunan ini diharapkan menjadi motor peningkatan produksi komoditas ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama komoditas perkebunan dunia.
Update Terbaru
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






