Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan usulan anggaran pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 27,33 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Nilai tersebut meningkat sekitar 26,11 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp 21,67 triliun.

>>> IHSG Melonjak 4,12% ke 6.254, Damai AS-Iran Jadi Pendorong

Sebanyak 82 persen dari total usulan anggaran atau sekitar Rp 22,47 triliun akan dialokasikan untuk program infrastruktur Kementerian ESDM.

Rincian Alokasi Infrastruktur

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merinci alokasi infrastruktur tersebut ke tiga direktorat jenderal.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan Rp 10,59 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp 10,26 triliun, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp 1,50 triliun.

Bahlil menjelaskan bahwa alokasi ini didasarkan pada masukan dari rapat kerja dengan Komisi XII yang menyoroti program Listrik Desa, pemasangan gratis, dan Jaringan Gas (Jargas).

>>> BNI Siapkan Layanan Terbatas Selama Libur Tahun Baru Islam

Anggaran Ditjen Migas akan digunakan untuk konverter kit petani sebesar Rp 158,50 miliar, pipa gas bumi Dusem Rp 3,94 triliun, jaringan gas rumah tangga Rp 5,21 triliun, pipa transmisi gas Semarang-Jogjakarta Rp 702,38 miliar, dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung Rp 577,56 miliar.

Sementara itu, Ditjen EBTKE mengalokasikan dana untuk 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, monitoring infrastruktur Rp 58,58 miliar, pengadaan kompor listrik Rp 815,56 miliar, dan motor listrik Rp 635,24 miliar.

Menurut Bahlil, program kompor listrik bertujuan mengurangi kebutuhan LPG dan mendorong bauran energi lain.

Badan Geologi mendapat alokasi Rp 100,86 miliar untuk pembangunan Kapal Geomarin V multi years contract guna mendukung eksplorasi cadangan minyak domestik.

>>> Juan Sebastian Veron Peringatkan Argentina Tak Boleh Bergantung pada Lionel Messi

Adapun anggaran Ditjen Ketenagalistrikan disiapkan untuk program BPBI serta konsultan pengawas senilai Rp 520 miliar, dan pembangunan infrastruktur listrik desa sebesar Rp 9,74 triliun.