Pemerintah Indonesia menegaskan akan tetap menjalankan kontrak jangka panjang impor minyak mentah dari sejumlah negara mitra. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa jaminan pasokan yang telah diamankan lewat perjanjian kerja sama tidak akan diubah secara mendadak.

>>> 5 Rekomendasi Hotel Terbaik di Bandung untuk Staycation Keluarga Nyaman

Hal ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

"Kalau persilat impor crude (minyak mentah), sekalipun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," tegas Bahlil.

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran sebelumnya sempat melumpuhkan aktivitas maritim akibat penutupan Selat Hormuz.

Situasi ini memaksa Indonesia mengalihkan sumber pasokan minyak dari Timur Tengah ke negara alternatif.

Indonesia kemudian mengamankan rantai pasok baru dari Rusia, Angola, Amerika Serikat, hingga Australia.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk kembali mendatangkan minyak mentah dari Timur Tengah di masa mendatang.

Pengaktifan kembali jalur perdagangan tersebut sangat bergantung pada kalkulasi nilai keekonomian yang rasional. Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga pasar internasional.

>>> Jerman Hancurkan Curacao 7-1 di Laga Perdana Grup E Piala Dunia 2026

"Tapi kalau harganya lebih kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mencoba untuk membuka akses pasar di Middle East (Timur Tengah)," ujar Bahlil.

Rencana Normalisasi Selat Hormuz

Sinyal berakhirnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran muncul setelah pernyataan resmi dari Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Kedua pihak mengonfirmasi tercapainya kesepakatan awal.

Perdana Menteri Pakistan yang bertindak sebagai mediator utama mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perdamaian dijadwalkan di Swiss pada Jumat mendatang.

Proses ini dibarengi rencana normalisasi akses pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden Trump memastikan Selat Hormuz dapat diakses kembali secara bebas tanpa biaya retribusi tambahan. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan instruksi penarikan blokade angkatan laut AS.

Kantor berita resmi Iran, Mehr, melansir bahwa draf kesepakatan bilateral mengamanatkan pemulihan operasional penuh di Selat Hormuz ditargetkan rampung dalam 30 hari ke depan.

>>> Marc Klok Dukung Timnas Belanda di Piala Dunia 2026, Siap Nonton Langsung

Kendali pengawasan navigasi tetap berada di bawah otoritas pemerintah Iran.