Kenaikan Harga Pertamax Mendadak Picu Tekanan Psikologis Masyarakat
Pemerintah perlu mempercepat penerapan pembatasan berbasis data kendaraan dan QR code MyPertamina, disertai pemantauan volume mingguan di tingkat SPBU.
Dengan demikian, migrasi konsumsi terdeteksi dini dan kuota subsidi tidak jebol.
Kedua, menerapkan mekanisme penyesuaian harga yang lebih bertahap dan terprediksi. "Lompatan harga 32% sekaligus adalah buah dari penundaan berkepanjangan.
Penyesuaian bulanan yang kecil namun konsisten sesuai formula akan jauh lebih mudah diserap masyarakat," kata Adrian.
Ketiga, menyiapkan bantalan daya beli yang tidak hanya menjaga konsumsi kelompok menengah-rentan, tetapi juga memperluas opsi mobilitas melalui transportasi umum yang layak.
Pemerintah dapat menjaga keterjangkauan tarif transportasi publik dan menahan kenaikan tarif layanan publik yang sensitif.
Dukungan sementara bagi pekerja rentan dan pelaku usaha kecil yang paling terdampak juga perlu diberikan.
"Transportasi umum juga perlu diperkuat sebagai bantalan struktural melalui peningkatan kualitas layanan, frekuensi, keamanan, integrasi antarmoda, dan keterjangkauan tarif," papar Adrian.
Keempat, menjaga transparansi dan kepastian fiskal.
Pemerintah perlu mengomunikasikan secara terbuka besaran kewajiban kompensasi kepada Pertamina dan jadwal pembayarannya, serta peta jalan kebijakan harga energi hingga akhir tahun.
Kelima, dalam jangka menengah, kenaikan harga Pertamax perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki arsitektur subsidi energi Indonesia.
Adrian menilai selama ini subsidi energi sering kali lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap konsumsi energi.
"Subsidi harus diarahkan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada barang yang dikonsumsi lintas kelompok pendapatan. Itulah prinsip fiskal yang lebih adil," kata Adrian.
Adrian menegaskan bahwa kebijakan harga BBM harus dilihat sebagai bagian dari kredibilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan rupiah, suku bunga yang meningkat, serta perhatian pasar terhadap kesinambungan fiskal Indonesia, pemerintah perlu menunjukkan bahwa APBN tetap dikelola secara hati-hati tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.
Ia mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati.
Kenaikan Pertamax boleh jadi realistis secara fiskal, tetapi harus dikelola agar tidak berubah menjadi tekanan baru bagi inflasi, daya beli, dan subsidi Pertalite.
"Reformasi harga energi harus dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, tetapi juga untuk membangun sistem subsidi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan," ucap Adrian.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






